Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kota Sorong, Jumat (25/7/2025). Foto: Yasmin/vel

PARLEMENTARIA, Sorong - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti rendahnya akses pelaku UMKM di Provinsi Papua Barat Daya terhadap pembiayaan formal. Dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kota Sorong, Jumat (25/7/2025), Nevi mengungkapkan bahwa dari sekitar 21 ribu pelaku UMKM yang ada di wilayah tersebut, hanya di bawah 20 persen yang telah mendapatkan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, khususnya BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Dari 21 ribu pelaku UMKM, hanya sekitar 3.800 yang tercatat menerima pendampingan atau akses kredit dari BRI. Ini angka yang sangat kecil dan menunjukkan betapa krusialnya masalah pembiayaan dan pembinaan UMKM di Papua Barat Daya,” kata Nevi usai mengkuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/7/2025).

Ia menambahkan, rendahnya akses pembiayaan ini diperburuk dengan keterbatasan konektivitas pasar dan logistik, yang membuat pelaku UMKM kesulitan menembus pasar luar Papua. Selain itu, distribusi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta pembiayaan ultra mikro juga dinilai belum merata.

Menurutnya, dengan angka kemiskinan yang masih tinggi yakni di atas 16 persen, pemerintah seharusnya memberi relaksasi dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM. Ia menegaskan, pendekatan bantuan modal melalui dana hibah atau skema pembiayaan ultra mikro tanpa agunan menjadi solusi yang lebih relevan dibanding pinjaman komersial konvensional.

“Kalau pakai pinjaman bank biasa, mereka tetap harus punya jaminan dan harus mengembalikan uang pinjaman. Padahal, banyak pelaku UMKM ini belum siap secara struktur finansial. Maka perlu ada dana hibah atau pembiayaan ultra mikro dengan bunga rendah, seperti melalui sinergi program PMN Mekaar, Pegadaian, atau BRI Link,” jelasnya.

Nevi juga mengapresiasi keberadaan Agen BRILink yang sudah menjangkau kampung-kampung di daerah terpencil. Namun menurutnya, kehadiran infrastruktur layanan keuangan harus diimbangi dengan penambahan modal usaha yang nyata bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan pelaku UMKM bukan cuma tempat narik uang, tapi bagaimana mereka bisa dapat tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Itu yang utama,” tegas Nevi.

Ia mendorong pemerintah pusat dan Kementerian BUMN untuk mengoptimalkan sinergi dalam menyusun program pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif dengan kondisi lokal. Perluasan cakupan pembiayaan ultra mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis secara berkelanjutan menjadi pilar penting dalam penguatan ekonomi rakyat.

“Pilar-pilar pembangunan ekonomi di Papua Barat Daya harus menyentuh langsung pelaku UMKM. Mereka inilah fondasi ekonomi kerakyatan yang jika dibina dan diberdayakan secara tepat, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah secara adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ysm/aha)